DENPASAR--MI: Ribuan umat Hindu berjejal dan antre untuk dapat melakukan persembahyangan di Pura Sakenan, di Pulau Serangan, Bali sekitar 15 kilometer ke selatan Kota Denpasar, Sabtu (24/10).
Selain di Pura Sakenan, umat juga memadati Pura Jagatnatha di jantung Kota Denpasar, berkenaan dengan perayaan Hari Raya Kuningan, yakni ritual sujud syukur dengan telah tercapainya kemenangan dharma (kebaikan) melawan adharma (keburukan).
Perayaan Kuningan sebagai simbol serba keemasan, dilakukan umat Hindu setelah sebelumnya dirayakan Galungan, yakni hari kemenangan dharma melawan adharma.
Dipimpin oleh dua orang pendeta, umat tampak bergiliran untuk dapat memasuki kawasan Pura Sakenan yang dulunya terpisah dengan daratan Bali, sebelum dilakukannya reklamasi.
Reklamasi pantai hingga menyentuh pulau seluas 111 hektare itu, telah menjadikan umat tidak lagi harus menggunakan perahu untuk menuju Pulau Serangan dari tepi pantai selatan Kota Denpasar. Kini, ratusan mobil dan ribuan sepeda motor tampak memadati lahan parkir yang ada di sekitar pura yang sangat disakralkan umat Hindu tersebut.
Sementara di Pura Jagatnatha, nyaris tidak terjadi antrean umat yang begitu panjang, seperti di Pura Sakenan. Di Pura Jagatnatha, antrean tampak hanya berlangsung dalam hitungan belasan meter saja dan tergolong tidak begitu lama. (Ant/OL-04)
24 Oktober 2009
Ribuan Umat Hindu Sembahyang di Pura Sakenan
15 Oktober 2009
Dirjen Hindu: Tak Ada Hindu Kaharingan
Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Bimas Hindu, Prof. Dr. IBG Yudha Triguna MS menegaskan, di wilayah Indonesia tak di kenal adanya agama Hindu Bali, Hindu Jawa atau Hindu Kaharingan karena yang ada hanya satu agama Hindu.
Penegasan Dirjen Bimas Hindu dilontarkan di Jakarta, Kamis, saat menyaksikan ceramah umum Mufti Besar Suriah, Syekh Dr. Ahmad Badruddin Hassoun di Gedung Depag, MH Thamrin.
Ia mengatakan, Hindu yang dianaut suku Bali Bugis, Jawa dan Kaharingan memang ada di Indonesia tetapi bukan Hindu Kaharingan atau Hindu lain berdasarkan etnis tertentu.
Jadi, lanjut dia, bukan karena ada etnis setempat lantas dikenal adanya Hindu Jawa dan seterusnya.
Ia mengakui belakangan ini ada kecenderungan kelompok tertentu memaksakan kehendak sendiri untuk memasukkan agama Hindu sesuai dengan nama etnis tertentu. Mereka ingin memecah umat Hindu berdasarkan etnis dimana Hindu dianut di wilayah daerah tertentu.
Menurut Tri, tradisi ritual agama Hindu boleh ikut tradisi setempat. Sebab, Hindu punya prinsip Desa Kala Patra (tempat, waktu dan keadaan). Namun jika ada etnis tertentu ingin adanya agama Hindu Kaharingan ataupun Hindu lainnya, tentu hal itu menyalahi ketentuan.
"Itu di luar kewenangan Dirjen Bimas Hindu," katanya sambil menambahkan bahwa hal itu tak ada di nomenklatur.
Ia menjelaskan, adanya otonomi daerah telah dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebut bahwa agama Hindu lebih dari satu, ada Hindu Bali, Hindu Kaharingan dan Hindu Jawa yang sesungguhnya telah menyalahi ketentuan.
Karena itu, ia berharap adanya pandangan Hindu lebih dari satu hendaknya dijauhi. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi bersamaan dengan munculnya semangat otonomi daerah. Penonjolan semangat daerah berlebihan.
Dirjen Bimas Hindu punya kewajiban membina umat Hindu, apa pun etnisnya. Namun Bimas Hindu tak punya kewajiban membina etnis tertentu jika dia bukan umat Hindu. (*)