28 Desember 2009

Warga Hindu Miskin Ikuti Ngaben Massal

. 28 Desember 2009
0 komentar

Sebanyak 2.311 warga Kelurahan Dauh Puri, Denpasar, Sabtu (26/12) menyelenggarakan kegiatan ngaben massal di Kuburan Badung Denpasar. Kegiatan kolektif untuk 35 sawa itu, dimaksudkan untuk meringankan biaya dan membantu keluarga yang diaben. "Ngaben bersama bisa menekan biaya, karena biaya yang seharusnya ditanggung sendirian, dipikul bersama-sama," kata IB Ketut Atmaja, salah seorang inisiator acara itu.

Ngaben dalam keyakinan umat Hindu dilakukan untuk mengupacarai mereka yang sudah meninggal. Biasanya, untuk satu kali upacara pengabenan yang dilaksanakan individual, biayanya mencapai Rp 40 juta. Biaya itu menjadi lebih ringan bila ngaben dilaksanakan secara massal. Menurut Atmaja yang juga lurah Dauh Puri, lantaran tidak memiliki biaya, banyak umat Hindu yang tidak bisa membiayai pelaksanaan ngaben keluarganya.

Pelaksanaan ngaben massal tadi, dihadiri Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra. Menurut Atmaja, untuk membantu kegiatan itu, pihaknya mendapat dukungan dana dari operator seluler PT Telkomsel.

Menurut General Network Operations PT Telkomsel Bali Nusra, Rahmat Novalianto, dukungan Telkomsel terhadap kegiatan ngaben massal telah beberapa kali dilaksanakan, di antaranya di Kabupaten Buleleng dan Bangli. Selain untuk kegiatan ngaben, kata Rahmat, pihaknya juga membantu sejumlah kegiatan keagamaan dan budaya bagi umat Muslim dan Kristiani. aas/irf
www.republika.co.id

Klik disini untuk melanjutkan »»

23 Desember 2009

Sikap Organ Hindu Terhadap Kasus Bank Century

. 23 Desember 2009
0 komentar

Kondisi bangsa Indonesia terus mengalami goncangan yang mendera berbagai sektor
kehidupan. Berbagai permasalahan terus berganti dan bersambung saling terkait yang
menjadi tontonan tak sedap bagi publik di negeri ini. Kisruh di tataran pengelola negara mulai dari "Cicak vs Buaya" sampai "Godzila" menjadi bukti bahwa tata kelola
pemerintahan mengalami degradasi.

Tidak sampai disitu, permasalahan bangsa kian kompleks dengan semakin berlarut
dan melebarnya kasus bail-out Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun. Besarnya
kucuran dana tersebut dengan alasan untuk menghindari dampak sistemik dari
bangkrutnya Bank Century, terasa menyayat rasa keadilan ditengah-tengah banyaknya
penderitaan yang dialami sebagian masyarakat tanpa perhatian yang cukup dari
pemerintah. Dilain pihak, pemerintah tidak secara transparan menyampaikan kepada
publik kemana saja aliran dana sebesar 6,7 triliun tersebut.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sudah selayaknya kita menuntut adanya
transparansi dari pengelolaan bangsa dan negara ini. Kebijakan pemerintah yang
tidak tegas dalam menyikapi berbagai permasalahan ini membawa dampak pada
psikologi masyarakat sehingga dikhawatirkan akan memunculkan rasa ketidakpercayaan
terhadap sistem pemerintahan.

Dampak turunan dari berbagai kasus tersebut dapat dilihat dari pembangunan
perekonomian bangsa yang terancam pertumbuhannya akibat psikologi pasar dan
investasi yang tidak sehat. Bila hal ini dibiarkan terus berlanjut, pemerintahan SBY-Boediono akan menuai jalan buntu dalam melaksanakan program-program
pemerintah. Alih-alih menjalankan program 100 hari, ketegasan dalam menyelesaikan
kasus Century pun tak kunjung terbukti.

Berangkat dari butir-butir pemikiran tersebut, Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu
Dharma Indonesia (KMHDI) dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah
Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Kami memandang bahwa Kasus Bank Century mengandung setidaknya 2 (dua)
masalah mendasar, yaitu masalah pada pengambilan kebijakan bail-out dan
masalah pada penggunaan dana bail-out yang dikucurkan pemerintah. Pada tataran
pengambilan kebijakan bail-out, kami menuntut Pansus Hak Angket Bank Century
DPR agar dapat menggali sedalam-dalamnya fakta-fakta yang ada, untuk
menjernihkan adanya dugaan motif menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain
dalam skema bail-out Bank Century saat itu. Pengungkapan ini haruslah mengacu
pada fakta-fakta dan bukan opini, agar masalah bail-out Bank Century tetap terjaga
di ranah hukum. Kami menyatakan menolak Kasus Bank Century dijadikan
komoditas politik yang pada akhirnya bermuara pada transaksi politik "dagang
sapi".

2. Dalam kaitannya dengan penggunaan dana bail-out Bank Century, kami menuntut
agar Pemerintah dapat segera mengambil tanggungjawab untuk membuka dan
mengungkap secara transparan kemana saja, siapa saja dan untuk kepentingan
apa saja dana bail-out tersebut digunakan. Kami memandang bahwa berlarutlarutnya
Kasus Bank Century diantaranya disebabkan oleh lemahnya
kemauan pihak-pihak terkait dalam mengungkap aliran dana bail-out Bank
Century. Bila dari data aliran dana tersebut ditemukan tindak pidana perbankan
dan/atau korupsi, kami menuntut agar kepolisian dan KPK dapat segera melakukan
proses penegakan hukum demi menjamin rasa keadilan masyarakat.

3. Kami memandang bahwa masalah Bank Century bukanlah masalah yang berdiri
sendiri dan terjadi secara tiba-tiba. Masalah Bank Century sesungguhnya adalah
cerminan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kenyataan
pahit bahwa pemerintah telah mengucurkan dana bail-out senilai 6,7 triliun kepada
sebuah Bank yang diakui mengalami miss-management sejak lama, apalagi terjadi
ditengah-tengah masyarakat yang didera berbagai kesulitan ekonomi adalah
sebuah ironi yang sungguh menyakitkan. Kami menuntut kepada otoritas Bank
Indonesia untuk segera melakukan perbaikan sistem pengawasan, dan pada
saat yang bersamaan kami juga menuntut agar Pansus Hak Angket Bank Century DPR juga mengarahkan perhatiannya pada kemungkinan adanya kesengajaan atau pembiaran terhadap Bank Century oleh Bank Indonesia, karena kami menilai
sungguh naif jika Bank Indonesia sama sekali tidak mengetahui kondisi Bank
Century. Jika ditemukan kesengajaan, pembiaran atau penyalahgunaan wewenang
oleh Bank Indonesia, kami menuntut agar aparat berwenang dapat melakukan
tindakan hukum terhadap siapapun yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

4. Menuntut Pansus Hak Angket Bank Century DPR untuk bertindak profesional,
berani dan menjunjung rasa keadilan masyarakat tanpa adanya tendensi
kepentingan politik pihak/ golongan manapun.

5. Menuntut pemerintahan SBY-Boediono dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II
untuk fokus dalam melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa terganggu oleh
hiruk-pikuk kasus Bank Century, bahkan sebaliknya agar dapat melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel untuk menghindari
terjadinya kisruh politik/ hukum yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan
rakyat.

Demi menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Kami akan
terus mengawal proses pemberantasan korupsi di Nusantara.

Satyam Eva Jayate ! – Kebenaran selalu menang !
Jakarta, 23 Desember 2009

Klik disini untuk melanjutkan »»

06 Desember 2009

Minim, jumlah guru agama Hindu

. 06 Desember 2009
0 komentar

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu, Departemen Agama menilai jumlah guru pendidikan agama Hindu di Indonesia minim jika dibandingkan kebutuhan guru yang mencapai 12.000 orang.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu Departemen Agama, Pror Dr Ida Bagus Gede Yudha Triguna MS, kebutuhan guru pendidikan agama Hindu sekarang ini mencapai 12.000 orang sementara jumlah yang tersedia sekitar 5.000 guru, sehingga kekurangan pendidik guru agama Hindu mencapai 7.000 orang. Dia mengatakan, pemenuhan jumlah pendidik tersebut lantaran terbentur otonomi daerah, sehingga kuota jumlah tenaga pendidik minim.
"Pengajuan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tersebut wewenang pemerintah daerah," jelasnya ketika dijumpai Espos pada acara wisuda S1 Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) di Solo, Sabtu (5/12).

Dia mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan guru tersebut pihaknya membiayai tenaga pendidik tidak tetap dengan memberikan insentif setiap bulannya. Beberapa daerah yang dinilai jumlah tenaga pendidik minim di antaranya Lampung, Palangkaraya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Jangan sampai minimnya tenaga pendidik tersebut kebutuhan agama bagi siswa tidak terpenuhi," jelasnya.

Menurutnya, Di Indonesia terdapat tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan delapan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), untuk meningkatkan kualitas, sarana dan prasarananya pemerintah secara berkala melakukan pembangunan fisik seperti pembuatan laboratorium bahasa dan komputer. Sementara untuk meningkatkan kualitas akademik, sambung dia, ada 50 hingga 60 beasiswa S2 yang disiapkan. "Untuk beasiswa S3 kami menyiapkan untuk 30 mahasiswa," papar dia.
Sumber: edisicetak.solopos.co.id

Klik disini untuk melanjutkan »»
 
Namablogkamu is proudly powered by Blogger.com | Template by o-om.com