Kondisi bangsa Indonesia terus mengalami goncangan yang mendera berbagai sektor
kehidupan. Berbagai permasalahan terus berganti dan bersambung saling terkait yang
menjadi tontonan tak sedap bagi publik di negeri ini. Kisruh di tataran pengelola negara mulai dari "Cicak vs Buaya" sampai "Godzila" menjadi bukti bahwa tata kelola
pemerintahan mengalami degradasi.
Tidak sampai disitu, permasalahan bangsa kian kompleks dengan semakin berlarut
dan melebarnya kasus bail-out Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun. Besarnya
kucuran dana tersebut dengan alasan untuk menghindari dampak sistemik dari
bangkrutnya Bank Century, terasa menyayat rasa keadilan ditengah-tengah banyaknya
penderitaan yang dialami sebagian masyarakat tanpa perhatian yang cukup dari
pemerintah. Dilain pihak, pemerintah tidak secara transparan menyampaikan kepada
publik kemana saja aliran dana sebesar 6,7 triliun tersebut.
Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sudah selayaknya kita menuntut adanya
transparansi dari pengelolaan bangsa dan negara ini. Kebijakan pemerintah yang
tidak tegas dalam menyikapi berbagai permasalahan ini membawa dampak pada
psikologi masyarakat sehingga dikhawatirkan akan memunculkan rasa ketidakpercayaan
terhadap sistem pemerintahan.
Dampak turunan dari berbagai kasus tersebut dapat dilihat dari pembangunan
perekonomian bangsa yang terancam pertumbuhannya akibat psikologi pasar dan
investasi yang tidak sehat. Bila hal ini dibiarkan terus berlanjut, pemerintahan SBY-Boediono akan menuai jalan buntu dalam melaksanakan program-program
pemerintah. Alih-alih menjalankan program 100 hari, ketegasan dalam menyelesaikan
kasus Century pun tak kunjung terbukti.
Berangkat dari butir-butir pemikiran tersebut, Kami Kesatuan Mahasiswa Hindu
Dharma Indonesia (KMHDI) dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah
Indonesia) menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Kami memandang bahwa Kasus Bank Century mengandung setidaknya 2 (dua)
masalah mendasar, yaitu masalah pada pengambilan kebijakan bail-out dan
masalah pada penggunaan dana bail-out yang dikucurkan pemerintah. Pada tataran
pengambilan kebijakan bail-out, kami menuntut Pansus Hak Angket Bank Century
DPR agar dapat menggali sedalam-dalamnya fakta-fakta yang ada, untuk
menjernihkan adanya dugaan motif menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain
dalam skema bail-out Bank Century saat itu. Pengungkapan ini haruslah mengacu
pada fakta-fakta dan bukan opini, agar masalah bail-out Bank Century tetap terjaga
di ranah hukum. Kami menyatakan menolak Kasus Bank Century dijadikan
komoditas politik yang pada akhirnya bermuara pada transaksi politik "dagang
sapi".
2. Dalam kaitannya dengan penggunaan dana bail-out Bank Century, kami menuntut
agar Pemerintah dapat segera mengambil tanggungjawab untuk membuka dan
mengungkap secara transparan kemana saja, siapa saja dan untuk kepentingan
apa saja dana bail-out tersebut digunakan. Kami memandang bahwa berlarutlarutnya
Kasus Bank Century diantaranya disebabkan oleh lemahnya
kemauan pihak-pihak terkait dalam mengungkap aliran dana bail-out Bank
Century. Bila dari data aliran dana tersebut ditemukan tindak pidana perbankan
dan/atau korupsi, kami menuntut agar kepolisian dan KPK dapat segera melakukan
proses penegakan hukum demi menjamin rasa keadilan masyarakat.
3. Kami memandang bahwa masalah Bank Century bukanlah masalah yang berdiri
sendiri dan terjadi secara tiba-tiba. Masalah Bank Century sesungguhnya adalah
cerminan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kenyataan
pahit bahwa pemerintah telah mengucurkan dana bail-out senilai 6,7 triliun kepada
sebuah Bank yang diakui mengalami miss-management sejak lama, apalagi terjadi
ditengah-tengah masyarakat yang didera berbagai kesulitan ekonomi adalah
sebuah ironi yang sungguh menyakitkan. Kami menuntut kepada otoritas Bank
Indonesia untuk segera melakukan perbaikan sistem pengawasan, dan pada
saat yang bersamaan kami juga menuntut agar Pansus Hak Angket Bank Century DPR juga mengarahkan perhatiannya pada kemungkinan adanya kesengajaan atau pembiaran terhadap Bank Century oleh Bank Indonesia, karena kami menilai
sungguh naif jika Bank Indonesia sama sekali tidak mengetahui kondisi Bank
Century. Jika ditemukan kesengajaan, pembiaran atau penyalahgunaan wewenang
oleh Bank Indonesia, kami menuntut agar aparat berwenang dapat melakukan
tindakan hukum terhadap siapapun yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
4. Menuntut Pansus Hak Angket Bank Century DPR untuk bertindak profesional,
berani dan menjunjung rasa keadilan masyarakat tanpa adanya tendensi
kepentingan politik pihak/ golongan manapun.
5. Menuntut pemerintahan SBY-Boediono dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II
untuk fokus dalam melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa terganggu oleh
hiruk-pikuk kasus Bank Century, bahkan sebaliknya agar dapat melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel untuk menghindari
terjadinya kisruh politik/ hukum yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan
rakyat.
Demi menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Kami akan
terus mengawal proses pemberantasan korupsi di Nusantara.
Satyam Eva Jayate ! – Kebenaran selalu menang !
Jakarta, 23 Desember 2009
23 Desember 2009
Sikap Organ Hindu Terhadap Kasus Bank Century
06 Desember 2009
Minim, jumlah guru agama Hindu
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu, Departemen Agama menilai jumlah guru pendidikan agama Hindu di Indonesia minim jika dibandingkan kebutuhan guru yang mencapai 12.000 orang.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Hindu Departemen Agama, Pror Dr Ida Bagus Gede Yudha Triguna MS, kebutuhan guru pendidikan agama Hindu sekarang ini mencapai 12.000 orang sementara jumlah yang tersedia sekitar 5.000 guru, sehingga kekurangan pendidik guru agama Hindu mencapai 7.000 orang. Dia mengatakan, pemenuhan jumlah pendidik tersebut lantaran terbentur otonomi daerah, sehingga kuota jumlah tenaga pendidik minim.
"Pengajuan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik tersebut wewenang pemerintah daerah," jelasnya ketika dijumpai Espos pada acara wisuda S1 Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) di Solo, Sabtu (5/12).
Dia mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan guru tersebut pihaknya membiayai tenaga pendidik tidak tetap dengan memberikan insentif setiap bulannya. Beberapa daerah yang dinilai jumlah tenaga pendidik minim di antaranya Lampung, Palangkaraya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Jangan sampai minimnya tenaga pendidik tersebut kebutuhan agama bagi siswa tidak terpenuhi," jelasnya.
Menurutnya, Di Indonesia terdapat tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan delapan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), untuk meningkatkan kualitas, sarana dan prasarananya pemerintah secara berkala melakukan pembangunan fisik seperti pembuatan laboratorium bahasa dan komputer. Sementara untuk meningkatkan kualitas akademik, sambung dia, ada 50 hingga 60 beasiswa S2 yang disiapkan. "Untuk beasiswa S3 kami menyiapkan untuk 30 mahasiswa," papar dia.
Sumber: edisicetak.solopos.co.id
26 November 2009
Ikhtiar "Menghidupkan" Candi Ngempon
Oleh Antony Lee
Bau dupa tercium keras di antara deretan Candi Ngempon di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu (14/10). Sekitar 100 penganut Hindu, tua dan muda, dari berbagai daerah di Jawa Tengah masyuk mengatupkan kedua telapak tangan dan menempelkannya ke dahi. Sementara pinandita melantunkan petikan dharma gita, pujian kepada para dewata.
Sesajian yang terdiri dari unsur, bunga, buah, air, dan daun ditaruh di bagian undakan candi utama dan tiga candi perwara. Tidak lupa dupa turut dinyalakan, tiga batang untuk candi utama, dan masing-masing satu untuk candi perwara. Prosesi puncak dilakukan dengan mengelilingi candi, diawali pembawa obor dari ikatan daun kelapa kering, diikuti pembawa tepung tawar yang menaburkan tepung itu sambil berjalan.
Diikuti pembawa kentungan dan pembawa air suci serta pembawa pelepah kelapa. Mereka tiga kali mengelilingi kompleks candi. Putaran pertama untuk bio kala atau bio kawon yang bertujuan menyucikan kaki candi, sedangkan putaran kedua untuk durmanggala, menyucikan bagian tubuh candi. Putaran ketiga untuk prias cita, membersihkan bagian atas candi. Prosesi lantas dilanjutkan dengan doa bersama dan membacakan pupi-puji kepada para dewata.
Meparisudha itu diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Galungan, hari besar umat Hindu, yang merayakan kemenangan dharma (kebaikan) melawan adharma (keburukan). Kegiatan ini digagas bersama oleh Parisada Hindu Dharma Jateng dan Paguyuban Peduli Cagar Budaya Ratu Shima.
"Setelah meparisudha ini, Candi Ngempon sudah bisa dipergunakan beribadah untuk berbagai perayaan umat Hindu," tutur I Nyoman Wedu, Wakil Ketua Paguyuban Pinandita Jateng yang memimpin prosesi persembahyangan.
Kompleks Candi Ngempon seluas 2.500 meter persegi itu dipugar pada tahun 2006. Tahun 1951 warga sekitar menemukan tumpukan bebatuan di persawahan yang diperkirakan bebatuan candi. Lalu, temuan itu mulai digali pada tahun 1952.
Candi yang dipergunakan penganut Shiwais ini diperkirakan berasal dari masa Mataram Kuno, dibangun Wangsa Sanjaya pada abad VII atau VIII. Hampir seusia dengan Candi Gedong Songo di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
Keberadaan candi yang semula tak terlalu mendapat perhatian karena letaknya cukup terpencil, antara persawahan dan sungai, itu mulai menjadi perhatian setelah pada akhir Juni lalu ditemukan petirtaan dalam kondisi nyaris sempurna sekitar 200 meter dari candi itu.
Pemandian air hangat itu juga diperkirakan berasal dari periode yang sama dan digunakan untuk bersuci sebelum memanjatkan doa di kompleks candi.
"Kami berharap dengan kembali difungsikan, Candi Ngempon bisa menjadi lokasi wisata religi sekaligus wisatawan juga tertarik untuk datang melihat prosesi di candi ini," tutur Ketua Paguyuban Peduli Cagar Budaya Ratu Shima, Sutikno.
Inisiatif semacam ini yang tampaknya sangat kurang dimiliki Pemerintah Kabupaten Semarang sehingga dimunculkan para pencinta benda cagar budaya. Sutikno meyakini, dengan mengemas tempat wisata menjadi semenarik mungkin dan dibalut kisah budaya lokal, akan banyak wisatawan yang datang.
Secara tidak langsung, geliat "kehidupan" dari candi ini akan memberikan sumber pencarian bagi penduduk sekitar, mulai dari lokasi parkir, penjual makanan kecil dan minuman, hingga penjual sesaji persembahyangan.
"Baru pertama kali beribadah di candi ini rasanya nyaman. Cukup sepi, walau tidak terlampau besar, tetapi dekat dengan rumah kami," tutur I Putu Arya Suyasa (44), umat asal Pringapus, Kabupaten Semarang, yang turut hadir.
Dan, peluang selalu akan terbuka setelah candi itu kembali "hidup"....
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/26/02532281/ikhtiar.menghidupkan.candi.ngempon
19 November 2009
Hindu Youth Leadership Forum III
Segenap pengurus Peradah DKI mengundang rekan-rekan sekalian dalam event: Hindu Youth Leadership Forum 3rd
Tema:"Diskusi Budaya Nusantara, Ada Apa Dibalik Klaim Malaysia ?"
Waktu: Sabtu, 21 November,
Jam 10:00 - 16:00
Tempat: Kantor Perwakilan Pemprov Bali Jl.Cikini 2, Jakarta Pusat
Pembicara dalam Hindu Youth Leadership Forum 3rd sebagai berikut:
I . Laksamana Pertama (Purn) Mulyo Wibisono M.Sc
(Beliau adalah pengamat social politik, militer dan pernah menjabat sebagai kepala BAIS (Badan Inteligen Strategis) dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB)
II. Permadi, SH ( Beliau adalahTokoh Nasionalis dan Pemerhati Budaya yang sangat peduli terhadap kekayaan Budaya Nusantara, sangat responsif terhadap isu-isu klaim budaya nusantara oleh pihak asing. Beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI periode 1999-2003 )
III. Ketut Suratha Arsana, SPsi (Beliau adalah Penggiat aktifis dan pemuda hindu. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia)
Dibuka oleh: Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata DKI Bpk Arif Budhiman
Dengan terselengaranya kegiatan ini mudah-mudahan dapat menambah rasa peduli kita kepada budaya kita yaitu budaya indonesia, dan kita dapat memproteksi diri dari hal-hal yg akan mengakibatkan budaya kita ini di ambil / di hak milikan negara lain.
Powered by Telkomsel SmartPhone