Umat Hindu Bangun Pura Senilai Rp2,8 Miliar

Umat Hindu di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membangun rumah ibadah Pura dengan dana sekitar Rp2,8 miliar. Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Kabupaten Mamuju, I Wayan Supatra, dalam acara rapat kerja PHDI Kabupaten Mamuju, Sabtu, menyampaikan, Umat Hindu di Kabupaten Mamuju, telah memiliki sarana ibadah berupa Pura berlokasi di Kelurahan Binanga Kota Mamuju.

Ia mengatakan, anggaran untuk pembangunan Pura yang pembangunan dilakukan secara bertahap sejak 2006 tersebut menelan dana Rp2,8 miliar, anggaran tersebut berasal dari bantuan umat Hindu dan masyarakat di wilayah itu. Selain itu, kata dia, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju yang dianggarkan setiap tahun yang besarnya sekitar Rp50 juta melalui APBD Mamuju.

Menurut dia, Pura yang akan menjadi sarana ibadah bagi umat Hindu di Mamuju itu seluas lima hektare yang dibangun di atas bukit berdekatan dengan stadion Mamuju. Pembangunan Pura tersebut kini telah memasuki tahap penyelesaian. Ia berharap, dengan dibangunnya sarana rumah ibadah berupa Pura bagi umat Hindu di Mamuju tersebut, maka Umat Hindu di wilayah itu yang didominasi warga Bali, akan memiliki sarana ibadah yang lebih memadai. Jumlah umat Hindu di Mamuju, sesuai data PHDI Kabupaten Mamuju sekitar 3012 KK atau sekitar 12,000 jiwa dari sekitar 300 ribu penduduk Mamuju yang tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. (ant/roc)
http://www.kapanlagi.com/h/umat-hindu-bangun-pura-senilai-rp28-miliar.html

Klik disini untuk melanjutkan »»

Umat Hindu DIY Kesulitan Gunakan Candi

YOGYAKARTA, tribunkaltim.co.id  - Candi yang bertebaran di Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata tidak bisa digunakan maksimal umat Hindu untuk beribadah. Pasalnya, ketika beribadah umat harus membayar karcis masuk candi. Tak hanya itu, jika tidak tepat waktunya, umat dilarang untuk menggunakannya.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wilayah Yogyakarta, Drs. Ida Bagus Agung, MT menyatakan kesulitan menggunakan candi untuk ibadah seharusnya tidak perlu. Menurutnya, kegelisahan Umat Hindu DIY masih dirasakan hingga kini.

"Tak hanya di Yogyakarta, umat di Jawa Timur dan Kalimantan juga merasakan kegelisahan yang sama," ungkap Ida Bagus Agung. Keluhan ini disampaikan Ketua PHDI Yogyakarta Drs. Ida Bagus Agung, MT didepan anggota DPD asal DIY yang menggelar Sosialisai DPD dengan masyarakat, tokoh agama, akademisi dan LSM di Gedung Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/03/2010).

Menurut Ida Bagus Agung, kegelisahan umat Hindu yang harus membayar masuk candi sudah lama dirasakan sejak puluhan tahun. Selama ini sekitar 18-20 ribu umat Hindu memang menggunakan pura untuk beribadah. Ia menyebut status pura itu sama dengan candi yakni untuk beribadah.

Namun, umat masih harus membayar dan minta ijin kepada aparat yang menjaga candi. Ketika ditanyakan apakah kegelisahan ini sudah dilaporkan ke Mentri Agama Suryadarma Ali, Ketua PHDI Yogyakarta Ida Bagus Agung mengaku respon positif sudah disampaikan.

Mengutip sambutan Suryadarma Ali ketika menghadiri Upacara Tawur Kesanga di candi Prambanan(15/03/2010), Ida Bagus menyatakan saat ini pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Peninggalan Purbakala yang ada di Indonesia. Karena itu, sekarang ini momen yang tepat untuk Umat Hindu menyampaikan saran kepada pemerintah. (kompas.com)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Prajurit TNI Rayakan Nyepi di Lebanon

JAKARTA (Suara Karya) Meski jauh dari keluarga dan Tanah Air, prajurit TNI yang mendapatkan misi sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap merayakan Hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1932 dengan bahagia dan penuh sukacita di Adshit Al Qu-sayr Lebanon Selatan.

"Peringatan hari raya keagamaan di lingkungan Kontingen Garuda dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja staf personel, khususnya pembinaan mental prajurit. Demikian halnya dengan peringatan Hari Raya Nyepi diselenggarakan oleh personel yang beragama Hindu," ujar Komandan Satgas Batalyon Mekanis Konga XXI1I-D/UNIF1L Letkol TNI Andi Perdana Kahar di Lebanon, seperti yang ditulis dalam surat elektroniknya kepada Suara Karya di Jakarta, Sabtu (20/3).

Prajurit TNI yang berada di dalam Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL (jndobatt) merayakan Hari Raya Nyepi di Markas Indobatt, UN POSN 7-1, Adshit Al Qusayr.Hari Raya Nyepi merupakan hari pergantian tahun Saka (Isakawarsa) yang dirayakan setiap satu tahun sesudah Tilem Kesanga (bulan mati kesembilan) pada tanggal 1 Sasih Kedasa (sekitar pertengahan bulan Maret tahun Masehi).Di sela-sela padatnya pelaksanaan tugas operasi perdamaian, personel Indobatt yang beragama Hindu masih sempat meluangkan waktu untuk menjalankan ibadah."Perayaan dan ibadah sangat dibutuhkan prajurit karena akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memiliki landasan kuat sebagai prajurit yang bermoral," ujar Andi.

Berangkat dari tujuan itu, tutur dia, perayaan Hari Raya Nyepi tahun ini dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan.Acara persembahyang-an bersama bertempat di Ruang Yudha Kompi Mekanis E, dilanjutkan kegiatan Catur Brata penye-pian dengan empat kegiatan yang wajib dilaksanakan dan diindahkan pada saat Hari Raya Nyepi antara lain Amati Geni (tidak menyalakan api), Amati Karya (tidak melakukan aktivitas/ kerja), Amati Lelanguan (tidak bersenang-senang) dan Amati Lelungan (tidak bepergian). (Fbr SUntuii)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Menpan: Kebutuhan Bali Akan Guru Agama Hindu Segera Ajukan ke Depag

Denpasar – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk segera mengusulkan kebutuhan guru Agama Hindu melalui Departemen Agama. Adapun rekomendasi ini disampaikan menanggapi permintaan guru Agama Hindu di Bali yang cukup banyak.

Menurut EE Mangindaan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru dapat menentukan jumlah kuota formasi pengangkatan guru agama untuk daerah apabila ada usulan dari Departemen Agama. Hal ini sesuai dengan aturan birokrasi yang telah ditetapkan.

"kalau mengenai guru itu melalui diknas, tetapi kalau masalah guru agama silakan melalui departemen agama, kita punya tim disana dari departemen agama." tegas EE Mangindaan.

Sebelumnya Pemprov Bali telah beberapa kali mengusulkan kuota pengangkatan guru Agama Hindu di Bali. Usulan tersebut telah disampaikan sejak masa pemerintahan Gubernur Dewa Made Berata. Berdasarkan data Pemprov Bali, Bali memerlukan sekitar 9000 guru agama untuk sekolah SD hingga SMU.(Mul) [selebzone.com]

Klik disini untuk melanjutkan »»